Alat bukti penerimaan maupun pengeluaran pada dasarnya adalah bahan SPJ bagi kaur keuangan. Penerimaan maupun pengeluaran keuangan yang masuk dan keluar melalui kaur keuangan harus didukung cukup alat bukti. Bukan hanya terbatas pada cukupnya alat bukti, tetapi juga harus memenuhi kebenaran/ keabsahan.

Permasalahan keuangan yang berujung proses di meja hijau, biasanya berawal dari pemeriksaan administrasi. Mencakup diantaranya alat bukti penerimaan maupun pengeluaran. Penyebabnya bisa karena dua hal, sengaja melakukan tindakan melawan hukum atau karena kelalaian.

 

Tindakan yang dapat dikategorikan melawan hukum misalnya tidak sesuainya kegiatan yang dilaksanakan dengan petunjuk teknis penggunaan dana. Menggunakan Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas peruntukannya. Atau menyimpangan dana baik sebagian ataupun seluruhnya (total loss). SPJ nya ada tetapi kegiatannya tidak dilaksanakan.

Kelalaian dalam pengelolaan keuangan bisanya terjadi karena salah pembukuan, atau salah perhitungan dalam memotong dan memungut kewajiban pajak pada pihak ketiga. Kaur keuangan sebagai bendahara wajib memungut dan menyetorkan pajak. Dituntut kehati-hatian dan keakuratan dalam perhitungannya.

Upaya menghindari kesalahan yang disebutkan di atas salah satunya adalah dengan melakukan verifikasi dan pengujian yang teliti atas bukti-bukti pengajuan pembayaran yang diajukan pelaksana kegiatan.

Sebelum melakukan pembayaran kaur keuangan akan menerima Surat Permintaan Pembayaran yang disampaikan pelaksana kegiatan anggaran. SPP beserta lampirannya merupakan perintah membayar dari Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).

Pastikan SPP dan lampirannya sudah diverifikasi oleh Sekdes dibuktikan dengan telah ditandatangani atau dibubuhkan parap. Tidak berarti setiap SPP yang diajukan harus serta merta dilakukan pembayaran. Kaur keuangan wajib menguji terlebih dahulu alat-alat bukti atau dokumen sumber sebagai dasar pencairan.

Langkah Pengujian Alat Bukti Pengeluaran

Menyiapkan Dokumen Sumber Pengujian

Siapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA) jika sudah melaksanakan perubahan, dan Rencana Anggaran Kas (RAK Desa). Dua dokumen tersebut DPA dan RAK Desa yang akan digunakan untuk melakukan cek silang dengan bukti pengeluaran yang diajukan pelaksana kegiatan anggaran.

DPA terdiri dari tiga format yang perlu diingat dan pahami. Yang pertama format Rencana Kegiatan Anggaran (RKA). Format yang kedua yaitu Rencana Kerja Kegiatan Desa atau disingkat RKKD. Dan yang ketiga format Rencana Anggaran Biaya disingkat RAB.

Jadi kalau berbicara Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa maka kita berbicara RKA, RKKD dan RAB. Karena ketiganya merupakan isi dari DPA.

Pengujian terhadap SPP, dan bukti pembelanjaan

SPP yang diterima perlu diteliti dengan seksama. Secara umum penelitian dilakukan atas penulisan bidang, sub bidang dan kegiatan apakah sudah ditulis sama persis seperti nemenklatur pada RKA. Dan apakah sudah mencantumkan waktu pelaksanaan sesuai RKKD. Jika jawabannya ya lanjutkan ke bagian berikutnya.

Pada bagian isi SPP ditulis dalam tabel silahkan lihat dalam lampiran permendagri 20 tahun 2018. Pada kolom 2 Uraian mencantumkan bidang sub bidang dan kegiatan sesuai RKA. Pada kolom 3 apakah pagu anggaran yang dicantumkan sudah sesuai DPA. Pada kolom Pencairan s.d yang lalu diisi dengan rincian jumlah pembayaran sebelumnya. Pada kolom Permintaan sekarang diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar. Dikolom Jumlah sampai saat ini diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini yaitu jumlah pencairan s.d lalu dan permintaan sekarang. Terakhir kolom Sisa Dana diisi dengan sisa anggaran.

Perhatikan apakah dalam tabel SPP ini sudah diisi dengan benar, terutama menyangkut jumlah dana pada tiap kolom jangan sampai salah tulis atau salah jumlah. Jika semuanya sudah benar lanjutkan ke bagian akhir SPP.

Pada bagian akhir merupakan bagian pengesahan/ penandatanganan SPP. Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dalam kapasitasnya untuk menyetujui, dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yaitu perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa sebagai verifikator dan kaur/kasi sebagai pelaksanan kegiatan yang mengajukan pembayaran atas beban APBDes. Sedangkan Kaur keuangan yang melakukan pembayaran.

Pada bagian kanan atas ditandatangan oleh kasi/kaur pelaksanan kegiatan anggaran sesuai bidangnya. Disebelah kiri tanda tangan Sekdes sebagai bukti telah dilakukan verifikasi. Pada bagian bawah sebelah kanan tanda tangan kaur keuangan dan sebelah kiri dibawah tanda tangan sekdes dibubuhi tanda tangan Kepala Desa sebagai PKPKD yang menyatakan persetujuan atas pengeluaran yang diminta pada SPP tersebut.

Jangan lupa periksa Rencana Anggaran Biaya yang menjadi lampiran SPP apakah sudah sesuai dengan bukti-bukti belanja berupa kuitansi dan nota atau bukti lain yang dipersyaratkan sesuai ketentuan. Pemeriksaan pada uraian belanja meliputi nama barang/jasa yang dibeli atau belanja pegawai yang dibayar. Volume, satuan dan harga satuan apakah sudah sesuai dan tidak salah hitung terutama jangan melampaui pagu yang ditetapkan dalam DPA.

Terakhir cek fisik barang ataupun keluaran belanja jasa, apakah sudah sesuai dengan yang tercantum dalam rencana kerja kegiatan anggaran yang sudah ditetapkan. Pemeriksaan meliputi lokasi yang berkaitan dengan pekerjaan infrastruktur apakah sudah benar lokasinya. Keadaan barang harus dalam keadaan baik dan dalam jumlah sesuai bukti pembelanjaan. Output dari belanja jasa harus dapat diukur dengan tercapainya sasaran yang ditentukan.

Yang perlu diingat bahwa bendahara melakukan pembayaran atas beban keuangan APBDesa setelah dilakukan serah terima barang dan jasa. Dan pembayaran dilakukan sesuai tatawaktu yang ditetapkan dalam Rencana Anggaran Kas.

Jangan lupa memperhitungkan kewajiban pajak, lakukan pemotongan atau pungut pajak sesuai ketentuan perpajakan. Jangan sampai salah/kurang hitung yang menyebabkan kurang bayar pajak.

Dokumen berupa pengajuan SPP dan bukti-bukti belanja termasuk bukti pemotongan dan penyetoran pajak yang diterima bendahara merupakan bahan SPJ Kaur Keuangan sebagai bendahara dalam mempertanggungjawabkan keuangan yang ada dibawah pengelolaannya.

Pengetahuan, keterampilan dan sikap dari Kaur keuangan sebagai pengelola keuangan di desa sangat berperan dalam memaksimalkan manfaat penggunaan dana APBDes. Karenanya dituntut untuk terus mengembangkan kemampuan /kompetensi sebagai pengelola keuangan.

 

Suhedi Gunawan

Suhedi Gunawan

Desa Wayamiga merupakan Desa yang memberi pelayanan publik secara cepat dan efisien. Dengan mengedepankan pelayanan dan pengolahan data berbasis IT, Desa Wayamiga diharapkan dapat berkembang menjadi yang lebih maju dalam berbagai aspek baik itu SDM, Kesehatan, Kesejahteraan, Ekonomi. dan Pelayanan publ;k

Portal Desa Digital dikembangkan oleh Ayo Kreatif dikembangkan oleh Media Host